Mencermati Ngawurnya Lembaga-Lembaga Survei

Setelah menyimak hasil quick count pemilihan umum legislatif 2014 ternyata hasil yang diperoleh sangat kontradiktif dengan apa yang dirilis atau diprediksi oleh lembaga-lembaga survei pada saat sebelum pemilu. Pertama, secara bombastis berbagai lembaga survei menyatakan PDIP akan menang dengan perolehan suara sekitar 35 Persen karena Jokowi efek setelah Joko widodo ditetapkan sebagai capres dari PDIP, tapi ternyata hasil yang didapat melalui quick count suara PDIP hanya mencapai 19 Persen lebih. Walau menang, tapi hasil ini sepertinya tidak terlalu menggembirakan bagi kader-kader PDIP karena tidak sesuai ekspektasi Jumlah suara 27 persen.

Kedua, beberapa lembaga survei menyatakan bahwa Jumlah suara partai-partai Islam tidak akan mencapai angka 3,5 persen atau tidak akan lolos Parliamentary Threshold sebagai tiket ke senayan. Hasil survei sebelum pemilu legislatif 9 April dari lembaga survey yang dinilai memiliki kredibilitas menempatkan partai partai Islam pada posisi buncit dengan perolehan suara PKB 3,7 %,
PPP 3,6%, PAN 3,3 %, PKS 2,2 %, PBB 0,7 % (Survey Lingkaran Survei Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9% yang dilakukan Januari 2014). Bahkan sejak Juli 2012 CSIS sudah merilis dengan
hasil sebagai berikut PPP 3,0 %, PKB 2,8 %, PKS 2,2 %, PAN 2,0%.( Survei Juli 2012 dengan confidence level 95% dan Margin of error 2.55%). Begitu juga yang dilakukan Saeful Mujani Research and Consulting
(SMRC) yang dirilis februari 2013 memprediksi PKS terjun bebas dengan perolehan suara 2,7
% (Survei yang dirilis Maret 2013 dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3%).
Tapi lagi-lagi hasil survei lembaga-lembaga tersebut ngawur! Partai-partai Islam kecuali mungkin PBB malah mendapat suara cukup bagus di atas 6 Persen.
Nah pertanyaannya ada apa dengan lembaga-lembaga survei tersebut? Apakah mereka salah dalam menerapkan metodelogi atau mereka dibayar untuk menyudutkan agar partai-partai Islam terdegradasi dari Senayan? Jika lembaga-lembaga survei tersebut adalah lembaga bayaran untuk menyudutkan, sungguh sangat terlalu! Mereka layak dipanggil dengan sebutan "pelacur intelektual" karena rela menggadaikan ilmu akademisinya demi kepentingan politik dan keuntungan finansial.